A-News.id, Tanjung Redeb -kor – Kabupaten Berau menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, yang dilaksanakan di Hotel Palmy Exclusive, Tanjung Redeb, Rabu (24/7/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Katim, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI, Kepala OPD Provinsi Kaltim, LSM, KSM dan Mitra Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, KPHP serta Kelompok Tani se-Kaltim.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyambut baik Rakor tersebut sebagai upaya bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim untuk mengupas sejumlah masalah yang saat ini dihadapi Kaltim.
Akmal juga menyinggung terkait tingginya tingkat deforestasi di Kaltim akibat kebijakan-kebijakan yang membuat urusan di daerah menjadi terkotak-kotak.
“Saya melihat bagaimana Kalimantan secara utuh, yang saat ini telah terjadi deforestasi sangat tinggi. Apa iya kita bisa bahagia seperti lagu yang dinyanyikan para rimbawan tadi kalau hutan kita sudah menyusut drastis. Tidak ada lagi rimba, yang ada hanya semak-semak,” ujarnya.
Ia juga menyebut slogan kolaborasi yang selama ini terus digaungkan dalam pemerintahan, nyatanya tidak seindah yang diucapkan.
“Kolaborasi itu cuma bahasa yang indah tapi sulit dilaksanakan. Apalagi terkait dengan anggaran, mana pernah mau bersama-sama dengan kehutanan. Semua jalan sendiri-sendiri. Kalau begini, siap-siap saja tingkat deforestasi akan semakinnaik jumlahnya,” katanya.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Akmal mengatakan harus ada langkah-langkah strategis dan sinergitas dari semua pihak. Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan agar bersama-sama memberikan solusi atas persoalan kehutanan yang terjadi di Kaltim.
“Kalau saya terbang dari mana-mana saja, saya sedih melihat ke bawah. Lahan kritis banyak sekali. Penyebabnya karena pendekatan yang dilakukan sendiri-sendiri. Terapi ketika semua sudah terjadi, tidak ada langkah sinergi untuk menyelesaikan itu. Harusnya uang, kewenangan dan organisasi mengikuti solusi. Bukan mengikuti fungsi. Apa solusi yang kita tawarkan, reforestasi harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu kemendes, dinas perkebunan maupun kemekeu,” pungkasnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dalam sambutannya menyebut agenda Rakor Kehutanan Provinsi Kaltim merupakan salah satu agenda penting dalam percepatan penyusunan dokumen dan implementasi Integrated Area Development (AD) pada areal perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan dan peningakatan ekonomi masyarakat.
Pemkab Berau dikatakannya memiliki komitmen kuat terhadap aspek kehutanan, seperti Program Karbon Hutan Berau (PKHB).
“Hal ini tentunya sangat ditunjang dengan potensi kehutanan dan perhutanan sosial Berau yang luas, bahkan terluas di Kaltim. Selain itu, Kabupaten Berau termasuk yang paling progresif dan memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian target perhutanan sosial Kaltim, yaitu sebesar 98.927,10 Hektare, atau paling besar di Kaltim, dan sudah masuk dalam radar pusat (KLHK). Kami berharap konsep ini bisa terus dimplementasikan dengan kerja-kerja kolaboratif,” ucapnya. (Marta)