A-News.id, Tanjung Redeb – Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kampung, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas BPK disebut-sebut mirip dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam konteks pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa BPK harus mengedepankan transparansi, terutama dalam pengelolaan keuangan kampung. “BPK harus mampu menunjukkan kinerja terbaik, terutama dalam hal transparansi penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Said, pengelolaan keuangan di tingkat kampung masih menjadi salah satu tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. “Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan masih sering menjadi kelemahan di tingkat pemerintahan kampung,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyelenggara kampung agar mampu melaksanakan fungsi anggaran dengan baik. Pengetahuan serta keterampilan yang profesional dalam mengelola anggaran menjadi kunci penting dalam memajukan kampung.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Tentram Rahayu, menambahkan bahwa pengelolaan keuangan bukan satu-satunya fokus perhatian. Potensi wisata yang dimiliki oleh desa juga perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
“BPK juga memiliki peran penting dalam mengawasi, membantu perencanaan, dan memberikan masukan terkait pengembangan desa wisata,” ujar Tentram. Menurutnya, peran BPK sangat dibutuhkan untuk mendorong desa-desa agar memaksimalkan potensi pariwisata lokal yang ada.
Lebih lanjut, Tentram menekankan bahwa kampung tidak bisa selamanya bergantung pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan perkebunan. “Sudah ada banyak desa yang memiliki potensi wisata, dan ini perlu didorong lebih lanjut. SK Bupati pun sudah ada untuk pengembangan desa wisata ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, keragaman potensi yang dimiliki oleh setiap desa harus menjadi fokus dalam pembangunan, sehingga kampung-kampung dapat berdaya saing dan mandiri. “Setiap desa memiliki keunikan, dan itulah yang harus kita dorong untuk menjadi kekuatan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas,” pungkasnya. (dv)