A-News.id, Tanjung Selor — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bulungan pada 2024 dinilai sukses dan berjalan lancar. Kepala daerah terpilih pun telah resmi memimpin Bulungan untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mencatat sejumlah evaluasi penting dari penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, salah satunya terkait partisipasi pemilih yang menurun.
Ketua KPU Bulungan, Mahdi E. Paokuma, mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari tahapan pemilihan, non-tahapan, kelembagaan, hingga faktor eksternal. “Yang menjadi perhatian utama kami pada Pilkada 2024 ini adalah turunnya angka partisipasi pemilih,” kata Mahdi usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) pekan ini.
Evaluasi ini, lanjut Mahdi, merupakan instruksi langsung dari KPU RI untuk mengidentifikasi penyebab serta merumuskan langkah-langkah perbaikan menjelang pilkada berikutnya. “Penurunan partisipasi pemilih ini memerlukan kajian mendalam. Kami berharap ada sinergi yang lebih kuat antara KPU dan pemerintah daerah ke depannya,” ujarnya.
Mahdi menjelaskan, meskipun partisipasi pemilih menurun, Pilkada Bulungan 2024 relatif minim pelanggaran. Namun, pihaknya tetap akan melakukan penelitian ilmiah guna mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi. “Secara kasat mata, faktor cuaca menjadi salah satu penyebabnya. Kondisi ini akan menjadi perhatian KPU pusat untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan agar persoalan serupa tak terulang,” jelasnya.
Data KPU mencatat, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Bulungan 2024 berada di angka 66 persen. Angka ini menurun hampir sembilan persen dibandingkan Pilkada sebelumnya yang mencapai 75 persen, sekaligus berada di bawah rata-rata partisipasi nasional.
Untuk meningkatkan partisipasi pada pilkada mendatang, Mahdi menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama terkait anggaran penyelenggaraan. “Dukungan Pemda sangat krusial, apalagi untuk menggandeng pihak profesional dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Selain partisipasi, KPU Bulungan juga mengevaluasi jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 2.458 lembar di seluruh wilayah kabupaten. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk mencari tahu penyebab tingginya angka surat suara tidak sah,” tutur Mahdi.
Dengan serangkaian evaluasi ini, KPU Bulungan berharap penyelenggaraan Pilkada ke depan dapat berlangsung lebih baik, partisipasi pemilih meningkat, dan kesadaran masyarakat terhadap hak suaranya semakin tinggi.(lia)