A-News.id, Tanjung Selor — Sejumlah nelayan di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, melancarkan aksi protes terhadap pemerintah daerah. Para nelayan meminta agar pemerintah segera mengambil langkah terkait pendangkalan sungai di Pulau Bunyu yang menghambat aktivitas mereka.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak para nelayan menyampaikan harapan mereka melalui tulisan di kertas karton dan baliho. Pesan-pesan tersebut berisi permintaan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pengerukan di sungai yang kian dangkal.
Para nelayan merasa kondisi ini mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka, yang selama ini terabaikan oleh pemerintah. “Sungainya sudah berubah, jadi makin dangkal. Pendangkalan ini tidak hanya terjadi di tepi laut, tapi juga di anak sungai. Akibatnya, kami terhambat dalam melaut, harus menunggu air pasang dulu baru bisa berlayar,” ujar Agus Kurnia Sandy, salah seorang nelayan, dalam pesan singkat kepada A-News.id, Kamis, 19 September 2024.
Sandy, begitu ia disapa, menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengerukan. Namun, hingga kini permintaan tersebut tak kunjung direalisasikan. “Kami mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dari orang tua sampai keluarga, semua menggantungkan hidup dari laut. Karena pendangkalan ini, kami kesulitan mencari nafkah. Kadang kami harus menghadapi badai demi bertahan hidup,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, Sunaryo, membenarkan bahwa pendangkalan ini memang menjadi persoalan serius yang tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh masyarakat umum. “Dampaknya sangat besar. Jika pengerukan tidak segera dilakukan, abrasi di sekitar jembatan juga bisa terjadi,” katanya.
Sunaryo menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pemerintah daerah untuk melihat kemungkinan pengerjaan pengerukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan.
Namun, ia mengungkapkan bahwa masalah pendangkalan sungai di Pulau Bunyu ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Hanya saja, realisasi fisiknya belum ada sampai sekarang,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Bunyu, Sunaryo berharap agar pemerintah provinsi segera menindaklanjuti permasalahan ini. “Perencanaannya sudah ada, hanya pelaksanaannya yang belum. Semoga Gubernur dan pihak terkait segera bergerak agar keresahan para nelayan dan masyarakat di Bunyu dapat teratasi,” tutupnya.(lia)