A-news.id, Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), PWNU Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kemendikbudristek menggelar dialog kebudayaan bersama calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2025-2030, dialog digelar untuk menakar komitmen calon pemimpin daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan serta lingkungan di wilayah Kaltim kedepannya, Kamis (5/9/2024).
Bertemakan “Penguatan Kebudayaan dan Masyarakat Adat dalam Pemeliharaan dan Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”, dialog menghadirkan beberapa pembicara, yakni calon wakil gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dan Aji Seno Aji, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Unmul.
Hadi Mulyadi mengatakan definisi budaya harus diketahui secara luas dan utuh, agar budaya yang harus dipelihara dan dikembangkan bisa lebih terlihat.
“Mulai dari budaya lisan, manuskrip, seni dan lain sebagainya, jadi sangat luas,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hadi berujar, bila budaya dihubungkan dengan masyarakat adat, akan masuk ke pembahasan budaya yang terkait dengan lingkungan, dan pihaknya mengaku telah menjalankan hal tersebut sebelumnya meskipun memang belum tuntas.
“Ada beberapa daerah yang masih ditindak lanjuti, makanya harus dilanjutkan supaya urusannya selesai,” paparnya.
Disisi lain, Seno Aji memusatkan pembahasannya ke rancangan undang-undang masyarakat adat yang harus segera di tindak lanjuti.
Ia mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diberi amanat merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan salah satu fungsinya adalah melestarikan masyarakat adat.
“Itu merupakan kewajiban kita apalagi ada UUD nanti ke depan tentang masyarakat adat,” terang Seno.
Seno meyakini, dengan RUU Masyarakat adat yang sedang diperjuangkan, pelestarian masyarakat adat berikut kebudayaannya bisa dilakukan.
“Akhirnya kita bisa menempatkan para masyarakat adat itu sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing,” tegasnya.
Rektor Unmul, Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU, dalam sambutannya sebagai tuan rumah mengutarakan pemimpin masa depan Kaltim harus memahami dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempertahankan kebudayaan lokal dan menjaga lingkungan.
Menurutnya, Menjaga kebudayaan sama dengan menjaga peradaban dan karakter bangsa, serta memperkuat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya dan Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang bisa merawat budaya dan bumi untuk membangun peradaban yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Dialog, Asman Azis, yang juga mewakili PWNU Kaltim, menyebut kegiatan ini adalah kolaborasi antara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Kalimantan Timur dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta mitra-mitra lainnya.
Ujarnya, dialog ini bertujuan untuk memberi ruang bagi calon pemimpin di Kaltim untuk menyampaikan gagasan mereka dalam konteks kebudayaan agar masyarakat mengetahui sudut pandang mereka terkait hal ini.
“Isu kebudayaan tidak boleh hanya menjadi aksesori dalam perbincangan Pilkada, harus menjadi isu utama,” tutupnya. (Ain)