A-News.id, Tarakan — Meski dianggap memiliki potensi untuk menjadi lahan persawahan, namun kawasan Kampung Satu, Skip Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah ini masih memerlukan pengkajian lahan lebih dulu.
Salah satu masyarakat Kampung Satu, Siti mengatakan bahwa diwilayahnya terdapat lahan luas yang sangat berpotensi untuk dijadikan lahan penanaman padi. Sayangnya, lokasi tersebut berada disalah satu area hutan lindung.
“Sangat berpotensi disini (Kampung Satu). Nah sekarang, apakah pemerintah bisa berikan akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung?,” ujarnya.
Disisi lain, Sudirman yang juga merupakan warga Kampung Satu Tarakan Tengah ini juga menyatakan bahwa dalam penggarapan lahan persawahan tentunya harus dibantu alat teknologi modern, salah satunya penggunaan ekskavator.
“Kalau mau dijadikan kawasan persawahan, harus ada ekskavator karena tenaga kita terbatas,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Eddy mengakui bahwa daerah Kampung Satu memang sangat berpotensi untuk dijadikan lahan persawahan. Hanya saja, terdapat beberapa sekat yang membuat hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan diantaranya kawasan tersebut sangat dekat dengan hutan lindung sehingga hal ini perlu menjadi perhatian.
“Karena ada hutan lindung, jadi ini perlu atensi. Ya secara aturan bisa saja dimanfaatkan (menjadi lahan persawahan, Red), tapi skalanya terbatas,” katanya.
Eddy menuturkan bahwa penggarapan lahan dikawasan tersebut memang dapat dilakukan. Hanya saja, ia khawatir jika masyarakat yang menggarap lahan tersebut justru merasa telah memiliki lahan dilokasi tersebut.
“Jangan pas digarap, eh tiba-tiba langsung merasa dirinya pemilik (lahan). “Yang jadi persoalan, lahan itu bukan milik masyarakat. Prosesnya pasti panjang, sementara kita ini memikirkan bagaimana memaksimalkan lahan di Tarakan agar bisa mendukung program ketahanan pangan,” jelasnya.
Ketahanan pangan dikatakan Eddy sejatinya merupakan kondisi sebuah daerah dengan pemenuhan pangan. Dalam ketahanan pangan memiliki dua ragam produktivitas diantarannya upaya perluasan tanaman dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Tani.
Sebab, lanjut Eddy ditahun 2025 hingga 2029 mendatang pemerintah pusat telah memiliki rencana kerja mengenai pola musim saat tanam, jenis tanaman dan peningkatan produktivitas tanaman termasuk pada kebutuhan hand tractor dan ekskavator.
Dalam hal ini, ketersediaan ekskavator dan alat berat dikatakan Eddy akan menjadi ranah Pemerintah Provinsi Kaltara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini, Tarakan hanya dapat mengajukan usul.
“Terus terang, kondisi geografis kita (Tarakan) ini terbatas tapi Pemprov minta agar kita tetap mengusulkan,” ujarnya.
Untuk itu, terkait hal tersebut dikatakan Eddy pihaknya akan melakukan inventarisasi yakni kegiatan survei investigasi dan desain (SID). Dalam SID lanjut Eddy akan memperlihatkan perencanaan mengenai lahan-lahan yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi lahan pertanian.
Hingga kini, lanjut Eddy pihaknya telah melakukan SID lebih dari 100 hektare, namun tak dalam satu hamparan lahan. Hanya saja, lanjut Eddy di Tarakan hampir seluruh wilayah dinyatakan berpotensi menjadi lahan pertanian baik administrasi maupun teknis budidaya agar tidak gagal panen. Sehingga alat teknologi hanya perlu penyesuaian.
“Program makan bergizi gratis (MBG) dari pusat ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Maka padi, sayuran dan buah-buahan serta tanaman lainnya akan mendukung program ini. Makanya bibit tanaman itu harus dibagikan, karena ini penentu sukses atau tidak,” bebernya.
Eddy juga menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai UPT Kehutanan Provinsi Kaltara yang telah bekerjasama dengan pihaknya untuk melakukan penanaman terhadap tumbuh-tumbuhan obat dengan jenis farmakologi.
“Itu (farmokologi) bukan termasuk tanaman pangan ya. Kalau tanaman pangan itu tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti buah-buahan,” pungkasnya. (bro)