A-News.id, Tanjung Selor – Dugaan ketidaknetralan salah satu akun media sosial milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat sorotan publik. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah, menanggapi isu ini dengan tegas. Meski belum menerima laporan resmi, ia mengingatkan semua OPD, baik di tingkat kabupaten maupun kota, untuk menjaga sikap netral.
“Kami selalu mengingatkan para ASN untuk bersikap netral. Jika bermain-main dengan politik, pelayanan publik bisa terganggu dan berpotensi diskriminatif,” ujar Suriansyah, Selasa (29/10).
Suriansyah menegaskan, kewajiban netral dalam Pilkada 2024 sudah jelas diatur, baik bagi ASN maupun non-ASN. “Ini bukan sekadar himbauan, tetapi aturan yang harus dipatuhi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara telah meminta pemkab dan pemkot mengingatkan seluruh kepala OPD dan PNS mengenai pentingnya sikap netral. “Dengan menjaga netralitas, kita akan menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan lancar di Kaltara,” tambahnya.
Terkait dugaan adanya akun media sosial resmi pemerintah yang mendukung pasangan calon tertentu, Suriansyah mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) terus melakukan pemantauan. “Jika ditemukan pelanggaran, tim investigasi akan segera diturunkan, dan laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.
Suriansyah mengingatkan bahwa ASN dilarang bermain-main dengan aturan. “Masyarakat menginginkan ASN yang netral,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap dugaan ketidaknetralan akan diperiksa dengan saksama. “Jika terbukti melanggar, akan ada sanksi yang sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Netralitas adalah hal yang perlu dijaga demi integritas Pilkada,” pungkasnya. (lia)