Samarinda – Pasca dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarifatul Syadiah menegaskan akan berupaya agar kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kabupaten Berau, bisa terakomodir.
“Khususnya yang pertama terkait kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kabupaten Berau. Itu kan banyak ya, misalnya untuk SMA, SMK itu kan tidak bisa diambil kebijakan di Kabupaten. Dan banyak hal lain yang perlu diatur disana,” katanya ketika dihubungi Selasa (3/9/2024).
Selain itu, dikatakan politikus perempuan dari partai Golkar ini, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan di Berau bisa terus berjalan, terlebih dengan bantuan anggaran dari provinsi maupun pusat.
“Kita tahu di Berau walaupun APBD lagi bagus-bagusnya, tapi untuk ukuran Kabupaten yang sedang membangun kan ini memang belum cukup. Kalau di sana sih, anggarannya lebih mumpuni lah. Coba kita perjuangkan membawa anggaran-anggaran itu ke Kabupaten Berau,” tambahnya.
Dijelaskannya, meskipun banyak bantuan anggaran baik dari Provinsi maupun pusat, namun harus tetap diperjuangkan. Karena anggaran itu tidak bisa turun dengan sendirinya ke kabupaten.
“Ya Bankeunya ditambah, mungkin dengan DAKnya kita bisa akses ke sana juga bisa ditambah ya, karena anggaran ini kan harus kita dorong supaya turun ke Berau, tidak bisa turun sendiri, tapi harus diperjuangkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, semua usulan yang selama ini didapatkannya dari masyarakat saat Musrenbang, baik tingkat kecamatan hingga kabupaten yang belum bisa direalisasikan lantaran terbentur kewenangan, juga akan diupayakannya.
“Karena saya bisa duduk kembali bahkan di tingkat provinsi dengan suara terbanyak di dapil 6 termasuk Berau, berarti masyarakat masih mempercayakan saya untuk bisa memperjuangkan apa yang dibutuhkan Berau,” tutupnya. (Amel)