A-News.id, Tanjung Redeb — Selama ini, anggaran daerah khususnya di Kabupaten Berau masih terpaku pada belanja pegawai yang nominalnya cukup besar. Hal ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.
Dalam Musrenbang RKPD tahun 2026 yang digelar Selasa (22/4/2025), Ahmad Rifai menyebut jika anggaran daerah Berau yang begitu besar, seharusnya bisa mengcover semua kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran daerah harus difokuskan untuk kebutuhan publik yang prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, anggaran daerah dapat memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Anggaran daerah, dikatakannya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Contohnya, pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau sekolah baru, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta program-program lain yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Karena tujuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus berpatokan pada itu,” tambahnya.
Selain itu, penggunaan anggaran daerah harus efisien dan efektif, artinya dana harus dialokasikan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Penganggaran harus memperhatikan prinsip keadilan, sehingga semua kelompok masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Belanja daerah harus memprioritaskan belanja modal yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan dapat mempertanyakannya. (Adv)