A-News.id, Tanjung Selor – Penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau bantuan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bulungan tahap kedua tahun 2024 ini mencapai Rp 18 Miliar lebih.
Dengan rincian alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan senilai Rp 14 Miliar lebih, kemudian alokasi anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencapai Rp 4 Miliar lebih.
“Untuk bantuan pilkada tahap kedua, kita sudah serahkan. Insyallah sudah clear atau aman dan anggaran sudah berada direkening masing-masing penyelengara. Cuma yang masih proses ini pencairan pengamanan (TNI/POLRI),” ujar Kepala Kesbang Pol Kabupaten Bulungan Dharmawan, Rabu (10/7).
Pria yang pernah menjabat sebagai kepala BPBD Bulungan itu juga menekankan, para penyelengara Pilkada mengunakan anggaran sebaik-baiknya.
“Sebab pengunaan anggaran hanya mereka (Penyelengara) yang tahu diperuntukan untuk apa, yang jelas harus tertuang didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),” jelas dia.
Lalu yang dalam proses penyerahan NPHD selanjutnya yakni untuk pengamanan pilkada, dalam hal Ini TNI dan Polri.
“Yang saat ini sudah bertanda tangan berkaitan dengan bantuan keamanan pilkada yakni dari Kodim. Dan ini sudah kita laporkan kepada Kemendagri secara online dan sekarang masih proses pencairan (Berjalan),” beber dia.
Mengenai penyerahan bantuan Pilkada ini baik untuk penyelengara hingga pengamanan, pihaknya berupaya diserahkan tepat waktu.
“Kita pastikan itu apalagi untuk masalah pengaman ini (Polretsa Bulungan dan Kodim 0903) pasti secepatnya di serahkan,” tukasnya.
Selanjutnya, Kepala Kesbangpol Bulungan itu juga menambahkan, jelang Pilkada pihaknya terus berupaya menjaga kondusifitas keamanan, terutama di 10 Kecamatan yang ada di Bumi Tenguyun.
“Kita (Kesbangpol) Bulungan terus lakukan monitoring dan evaluasi berkaitan keamanan dan kondusifitas daerah,” ujarnya.
Menjaga keamanan juga menjadi tugas bersama sehingga kedepan, lanjutnya pihaknya akan melakukan pernyataan sikap bersama seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga kondusifitas jelang pilkada.
Mengapa perlu dilakukan pencegahan dini? Dharmawan mengakui jika Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Bulungan berpotensi terjadi pada kontestasi pilkada dibanding pemilu.
Bahkan diakuinya, IKP hampir terjadi disemua titik kecamtan yang ada di Bulungan, dikarenakan gesekan yang cukup tinggi mengingat pilkada ini menjadi fokus masyarakat.
“Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih hampir semua kecamatan kita antisipasi apakah itu berkaitan logistik atau persoalan lainya,”terangnya.
Terutama sambung dia, beberapa kecamatan yang sempat terjadi konflik seperti di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Sekatak.
Kendati demikian, pencegahan terus kita lakukan dengan identifikasi. “Sehingga dipastikan situasi kondusifitas daerah kita ini masih aman,” pungkasnya. (Lia)