A-News.id, TANJUNG REDEB – Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Berau dinilai belum maksimal, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Ini karena masih banyak kendala yang dihadapi khususnya akses pendidikan.
Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, rendahnya angka kelulusan pendidikan dasar (6 tahun) di sejumlah kampung, menjadi indikator utama bahwa pemerataan pendidikan belum tercapai secara menyeluruh. Ia menyoroti bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih menjadi persoalan serius.
“Bayangkan saja, hingga hari ini masih banyak anak-anak yang semestinya duduk di bangku sekolah, namun justru memilih untuk bekerja atau membantu orang tua mencari nafkah,” ujarnya prihatin.
Dari hasil kunjungan reses yang dilakukannya ke beberapa kampung, juga memperlihatkan tren penurunan jumlah siswa secara signifikan pada jenjang kelas akhir sekolah dasar. Hal ini, kata dia, mengindikasikan adanya persoalan serius dalam keberlangsungan pendidikan anak-anak di pedalaman.
“Dalam reses kami ke beberapa kampung, ditemukan fakta mencemaskan. Jumlah siswa kelas 6 terus menyusut dari tahun ke tahun. Padahal saat duduk di kelas 1, jumlahnya cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa banyak anak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasarnya,” ungkapnya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Berau pun didorong untuk segera mengambil langkah konkret, dan inovatif guna menanggulangi persoalan ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk aparat kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sektor swasta.
“Kami berharap Dinas Pendidikan bisa merumuskan terobosan yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Selain itu, kami juga sangat mengharapkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih fleksibel dalam mendistribusikan dan mempertahankan tenaga pendidik di wilayah pelosok,” tutupnya. (Adv)