A-News.id, Tanjung Selor – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, menyoroti serius permasalahan antrian panjang distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih terjadi di Kabupaten Bulungan, khususnya di Tanjung Selor, Ibu Kota Kaltara. Masalah ini dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan ketersediaan BBM untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
“Antrian BBM di Bulungan masih menjadi masalah serius. Meskipun kuota disebut sudah mencukupi, kenyataannya masyarakat masih sering dihadapkan pada antrian panjang yang menyusahkan,” ujar Muddain baru-baru ini.
Alokasi Kuota BBM Masih Bermasalah
Menurut Muddain, meski pemerintah dan Pertamina regional menyatakan bahwa kebutuhan BBM untuk transportasi telah dialokasikan secara memadai, situasi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Ia mengibaratkan persoalan ini sebagai “benang kusut” yang sulit terurai, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.
“Kita sering mendengar bahwa alokasi kuota BBM sudah cukup, tapi fakta di lapangan tidak demikian. Ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat dan supir angkutan yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM,” katanya.
Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas), Muddain menilai tidak seharusnya masyarakat Kaltara mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Ia pun berulang kali mengingatkan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan alokasi kuota yang memadai bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Kaltara adalah daerah penghasil migas, tapi kenapa justru masyarakatnya kesulitan mendapatkan BBM? Jangan sampai situasi ini terus dibiarkan tanpa ada solusi konkret,” tegasnya.
Koordinasi dengan Berbagai Pihak
Muddain menyatakan akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop), Biro Ekonomi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengatasi persoalan antrian BBM yang terus berulang.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait lainnya. Tidak boleh ada pihak yang abai terhadap masalah ini. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban, dan kita harus segera mencari solusi agar situasi ini tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Fokus pada Penanganan Dampak
Muddain juga menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh antrian BBM terhadap masyarakat. Menurutnya, para supir angkutan dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Waktu dan tenaga yang terbuang akibat mengantri panjang tidak hanya merugikan produktivitas mereka, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal.
“Yang paling kasihan adalah supir-supir dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mereka terpaksa mengantri berjam-jam, sementara kebutuhan lain masih harus dipenuhi. Ini tidak adil dan harus segera diperbaiki,” tambahnya.
Dorongan Solusi Segera
Muddain berharap, dengan sinergi semua pihak terkait, permasalahan ini dapat segera dituntaskan. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kaltara, khususnya di Bulungan, berhak mendapatkan pelayanan distribusi BBM yang layak dan tidak menyulitkan.
“Kita tidak ingin masalah ini terus-menerus menjadi beban masyarakat. Kami akan mengawal isu ini sampai ada solusi nyata yang diterapkan,” pungkasnya.
(ADV/Lia)