A-News.id, Tanjung Selor – Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Partai Golkar, Hj. Aluh Berlian. Dalam reses masa persidangan pertama tahun anggaran 2024, Aluh menegaskan komitmennya untuk mendukung keterwakilan perempuan di berbagai sektor guna mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan inklusif.
“Kami di DPRD sangat mendukung program-program yang memperkuat posisi perempuan di Kaltara. Kesetaraan gender adalah bagian dari komitmen kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan,” ujar Aluh saat ditemui dalam sesi dialog bersama masyarakat pekan lalu.
Meningkatkan Partisipasi Perempuan
Menurut Aluh, keterwakilan perempuan tidak hanya penting di sektor ekonomi, tetapi juga harus diwujudkan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ia menyebut, program-program yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan harus dikawal dengan serius.
“Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor akan memperkaya perspektif kebijakan dan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan merata,” jelasnya.
Aluh juga mendorong agar perempuan di Kaltara berani mengambil peran, termasuk di ranah politik. Ia percaya, kehadiran perempuan di sektor publik akan menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada semua golongan.
Kolaborasi untuk Kesetaraan Gender
Aluh menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender secara optimal. “Kesuksesan program ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Kesadaran bersama sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender,” imbuhnya.
Tantangan dan Komitmen
Urgensi kesetaraan gender, menurut Aluh, sudah menjadi bagian dari agenda global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Namun, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan, ketimpangan di dunia kerja, hingga rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor eksekutif.
“Pemerintah harus terus mengupayakan eliminasi tantangan ini, termasuk dengan memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki akses yang setara dalam berbagai bidang,” katanya.
Aspirasi Perempuan di Daerah
Dalam resesnya, Aluh mengaku telah menerima berbagai masukan langsung dari perempuan di Kaltara, terutama terkait infrastruktur yang belum memadai. Beberapa desa mengajukan permintaan untuk perbaikan akses jalan, normalisasi saluran air, hingga peningkatan fasilitas pendidikan.
“Saat reses, saya bertemu banyak perwakilan perempuan. Mereka mengharapkan perhatian lebih, terutama pada infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ungkap Aluh.
Ia memastikan bahwa aspirasi ini akan menjadi fokus utama untuk diperjuangkan di tingkat pemerintah daerah. “Kami akan mengawal pembangunan agar lebih merata, sehingga kebutuhan perempuan dan masyarakat di daerah dapat terpenuhi,” tutupnya.
(ADV/Lia)