A-News.id, Tanjung Redeb — Untuk mengoptimalisasi keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Anggota DPRD Berau, Elita Herlina mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan BUMK segera dilahirkan.
Dikatakan Elita, hal itu sebagai bentuk sikap DPRD Berau terhadap kampung-kampung yang telah berhasil menghidupkan BUMK-nya guna meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK).
“Setiap kampung bisa menghidupkan BUMK-nya masing-masing dengan mengandalkan potensi SDA yang ada di kampung masing-masing. Nah, peluang seperti itu tentunya bisa menjadikan pemerintah kampung lebih mandiri dalam hal ekonomi,” ucapnya.
Elita menyebut jika pembangunan hanya mengandalkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD, maka tidak akan dapat berjalan maksimal. Sehingga pembentukan BUMK dirasa sangat penting begitu pun juga dengan Raperda tersebut.
“Setidaknya saat ini melalui dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa memanfaatkan bantuan itu untuk memajukan BUMK. Tinggal bagaimana Pemerintah Kampung bisa lebih inovatif memanfaatkan SDA untuk bisa dikelola pada BUMK masing-masing,” jelasnya.
Jika PAK telah rutin diterima, ia sangat yakin bahwa ketergantungan pemerintah kampung terhadap dana bantuan dari pemerintah daerah bisa diminimalisir.
“Perlahan-lahan bahkan bisa jadi kampung mandiri kalau BUMK-nya sukses menyumbang PAK secara rutin,” pungkasnya. (Adv/Marta)