A-News.id, Berau — Salah satu masyarakat Berau melontarkan kritiknya terhadap pemerintah karena dianggap enggan memperhatikan tempat Wisata Religi khususnya di Makam Kerajaan Gunung Tabur.
Kritik warga yang bernama Puja tersebut diumbarnya melalui whatsapp grup maupun melalui pesan pribadi ke a-news, dikatakannya bahwa pemerintah membiarkan dan tidak pernah memberikan perhatian terhadap kuburan Kerajaan yang berada di Gunung Tabur,Kamis (16/12).
“Ini satu lagi yang tidak pernah dilirik oleh pemerintah daerah, yaitu kuburan Kerajaan Gunung Tabur, dari dulu sampai sekarang, sering terkena banjir dan dibiarkan begitu saja tidak ada perlakuan oleh pemerintah agar kuburan kerajaan Gunung Tabur tidak terkenal banjir,” ungkapnya.
Lanjutnya, dirinya mempertanyakan apakah pemerintah sudah melupakan sehingga sudah beberapa kali ganti bupati tetap begitu saja kuburan kerajaan Gunung Tabur.
“Saya harap agar makam Kerajaan Gunung Tabur segera diperbaiki secepatnya, kalau bisa dibuat sebagai wisata religi,” jelasnya lagi.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Gunung Tabur Lutfi Hidayat saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon mengatakan, bahwa gambar yang diterima, menurutnya kuburan tersebut bukan berada di Gunung Tabur melainkan berada di Sambaliung.
“Saya melihat gambar, apakah itu di Gunung Tabur atau Sambaliung, di Gunung Tabur tidak ada pagar seperti itu,” jelasnya.
Lurah sangat mengapreasi bahwa ada orang yang mengatensi barang-barang bersejarah, karena hal tersebut merupakan bagian dari koreksi, sehingga masyarakat boleh mengkritik.
“Saya sih bijak saja, ada benarnya dan itu memang benar,” ujarnya.
Selain itu, menurut Lutfi pihaknya pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) selalu mengusulkan dan membahas terkait infrastruktur pembangunan kesultanan Gunung Tabur.
“Beberapa sudah terealisasi seperti gapura yang didepan mesjid lama,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, Pemerintahan Kelurahan Gunung Tabur akan senantiasa mengoptimalkan agar situs budaya termasuk makam-makam raja tersebut bagian dari upaya agar dapat terus dikembangkan. Adapun SKPD dirinya berada di lingkungan museum sedangkan OPD nya berada di naungan Dinas Pariwisata, karena hal tersebut telah menjadi situs budaya.
“Sebenarnya secara wewenang pihak kelurahan adalah pihak yang mengusul, usulan kita nanti itu akan direspon oleh OPD. kalau dia infrastruktur mungkin pengajuannya ke pariwisata, usulan kita akan dipilah berdasarkan kewenangannya masing-masing. Situs budaya kita bisa terjaga dan terpelihara termasuk makam,” jelasnya.
“Kita menjaga nama baik Bupati, karena museum ini merupakan museum Kabupaten Berau bukan Museum Gunung Tabur, saya merasa banjir ini dimakam ini bukan di Gunung Tabur, terlepas benar atau salahnya, saya menanggap hal ini yang positif ini harus diambil tindak lanjut dari semua kepentingan baik pemerintah maupun kerabat kesultanan,” tandasnya (dit)